Sebuah survei baru-baru ini oleh Semuatipe.com menemukan bahwa sekitar 60 persen siswa di sekolah swasta meminta pemerintah membayar setidaknya setengah dari biaya sekolah mereka, sementara 56 persen sekolah swasta meminta bantuan selama wabah Covid-19.

“Kami tahu ini situasi yang sangat sulit bagi sekolah swasta saat ini, tetapi sayangnya kami belum memiliki skema bantuan khusus untuk mereka,” Hamid Muhammad, penjabat direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah kementerian, mengatakan dalam audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. komisi pendidikan pada hari Selasa.

Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah melonggarkan batasan penggunaan dana bantuan operasional sekolah pemerintah yang dikenal dengan BOS, katanya.

Hamid mengatakan, biasanya sekolah diperbolehkan menggunakan maksimal 50 persen dari dana BOS untuk membayar guru paruh waktu. Selama pandemi Covid-19, sekolah diperbolehkan menggunakan dana seperlunya.

Dana BOS juga dapat digunakan untuk menyediakan bantuan internet bagi guru dan siswa, karena kelas ditutup untuk pembelajaran jarak jauh selama wabah. Kementerian telah bekerja sama dengan provider seluler seperti Three untuk menyediakan kuota gratis 3 bagi guru dan siswanya, kata Hamid.

“Bantuan apa pun yang berbeda harus dikonsultasikan dengan menteri pendidikan dan kebudayaan karena ini terkait dengan realokasi anggaran negara,” katanya kepada anggota parlemen dalam konferensi video.

Program bantuan biaya sekolah untuk sekolah menengah negeri dan sekolah kejuruan harus diputuskan oleh departemen pendidikan provinsi karena pemerintah provinsi bertanggung jawab atas tingkat pendidikan itu, kata Hamid. Sekolah dasar dan menengah pertama negeri tidak membutuhkan bantuan seperti itu karena dibebaskan dari biaya sekolah di seluruh negeri, tambahnya. 

Pendanaan Sekolah 

Hamid mengatakan sebagian dana BOS telah dicairkan lebih awal antara Februari hingga April untuk mencegah penundaan sebelum tahun ajaran berjalan berakhir. 

“Keterlambatan bisa saja karena ada masalah pada rekening bank sekolah, ada yang tidak aktif, tidak valid, atau berubah sehingga transfer gagal,” ujarnya.

Hamid meminta sekolah melapor ke kementerian atau menghubungi banknya jika belum menerima dana.

Kementerian berencana untuk mendistribusikan lebih banyak Kartu Indonesia Pintar, atau KIP, kepada siswa yang keluarganya menderita dampak ekonomi pandemi. Pemegang KIP berhak atas berbagai paket bantuan pemerintah.

“Kami memberikan KIP kepada anak-anak setiap kali terjadi bencana. Jika disetujui, kami akan menambah kuota setelah berdiskusi dengan menteri. 18 juta kartu di tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini belum cukup untuk menampung semua anak, ”ujarnya.

KIP berfokus pada siswa di tahun terakhir sekolah dasar dan menengah. Pemerintah akan mendistribusikan 10 juta KIP lagi pada awal Mei, katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *